Nomor Tambahan. Tanggal Pengundangan. 18 Mei 2021. Pejabat Pengundangan. Dokumen Peraturan : Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas pada tahapan perencanaan pengadaan, PPK menyusun identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya ditetapkan oleh PA/KPA (Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Bagian I Point 1.1 Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 12. 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 48 Ayat (1) huruf a. 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 39 Ayat (1) huruf c.
c. Untuk pengadaan gabungan antara barang dan jasa, perhitungan Preferensi Harga masing-masing komponen mengikuti ketentuan di atas dengan persentase masing-masing TKDN unsure barang dan jasa dihitung dari perbandingan antara nilai barang dalam negeri dengan total nilai barang; dan nilai jasa dalam negeri dengan total nilai jasa.
Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa. Pasal 30 Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menerapkan kebijakan meliputi: a. meningkatkan Pengadaan Peningkatan Kompetensi Kerja Sama spse 4.5 Pengadaan Langsung. Rp. 159.999.999,84. 2 Oktober 2023 10:00. 4. Pengadaan Jasa Perizinan, Keamanan, Kebersihan dan Toilet Kegiatan Festival Budaya Surosowan spse 4.5 Pengadaan LangsungPengadaan Langsung Ulang. Rp. 77.067.300,00. 2 Oktober 2023 12:00. dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 15 ayat (4) dicantumkan secara elektronik dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada kelompok tersendiri. (2) Pencantuman dalam daftar inventarisasi barang/jasa dalam kelompok tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P3DN. Pasal 17 ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. I.Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa PemerintahII.Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak.III.Serah Terima Pekerjaan. . A.Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 1.Hukum Administrasi Negara (HAN)/Hukum Tata U. 668 views • 26 slides
ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG REASURANSI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang­ Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya. www.jdih.kemenkeu.go.id
PFqZ.
  • n08vmwwlxh.pages.dev/1
  • n08vmwwlxh.pages.dev/65
  • n08vmwwlxh.pages.dev/739
  • n08vmwwlxh.pages.dev/779
  • n08vmwwlxh.pages.dev/425
  • n08vmwwlxh.pages.dev/707
  • n08vmwwlxh.pages.dev/998
  • n08vmwwlxh.pages.dev/199
  • n08vmwwlxh.pages.dev/549
  • n08vmwwlxh.pages.dev/11
  • n08vmwwlxh.pages.dev/305
  • n08vmwwlxh.pages.dev/752
  • n08vmwwlxh.pages.dev/391
  • n08vmwwlxh.pages.dev/73
  • n08vmwwlxh.pages.dev/713

    • pengadaan barang dan jasa 2021 ppt